Kelemahan Tersembunyi di Balik Surat Perjanjian Kontrak Kerja Bangun Rumah

kelemahan-kecurangan-kontrak-kerja-bangun-rumah

Bagi anda yang sudah terbiasa membangun rumah lewat kontraktor, tentu anda sudah cukup memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menilai bagaimana seharusnya Surat Perjanjian Kontrak Kerja dibuat. Tapi bagi anda yang baru akan mengalaminya, anda harus berhati-hati. Banyak sekali tindak kecurangan yang bisa dilakukan oleh oknum kontraktor untuk ‘meng-akali’ pemilik rumah, salah satunya adalah lewat SPK. Kalau anda tidak biasa dengan permainan kata-kata dan kurang jeli memahami isi dari SPK, maka anda bisa jadi bulan-bulanan kontraktor nakal

Berikut poin-poin yang perlu anda teliti lebih lanjut sebelum menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja berdasarkan artikel Cara Membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja Kontraktor
Pasal 1: Macam dan Tempat Pekerjaan
Bagian ini menyebutkan jenis pekerjaan apa yang akan disepakati bersama dan lokasi proyek dimana bangunan akan didirikan. Penyebutan ini harus jelas terutama pada alamat rumah tempat proyek akan dilangsungkan.
Anda harus meneliti pasal ini terutama pada alamat lokasi pembangunan proyek. Memang ini jarang terjadi kesalahan, tapi kalau terjadi kesalahan penulisan alamat, kontraktor bisa saja berdalih mengaku tidak mengerjakan rumah anda ketika suatu ketika terdapat masalah dengan anda. Misalnya anda merenovasi 2 rumah yang beralamat di Jl. Panglima no 1 dan 2, untuk dijadikan satu rumah. Tetapi di SPK anda hanya menyebutkan Jl. Panglima no 1 saja. Sebenarnya bukan mengapa, tapi kalau suatu ketika kontraktor anda nakal dan ingin mengambil keuntungan dari anda, bisa saja kontraktor lari setelah membawa uang DP dan termin pertama dari anda. Ketika anda menuntut dan membawa perkara ke pengadilan, si kontraktor bisa saja berdalih bahwa andalah yang menipu. Kontraktor bisa saja beralasan bahwa pembiayaan renovasi hanya cukup untuk satu rumah saja, sedangkan anda menginginkan dua rumah. Tentu anda agak susah membuktikan kebenaran anda karena anda hanya menuliskan satu alamat di SPK.

Pasal 2: Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Waktu pelaksanaan harus dicantumkan sejelas mungkin mulai dari tanggal dimulainya pekerjaan dan tanggal selesainya, baik dalam format tanggal – bulan – tahun dan juga jumlah hari kerjanya. Dengan dasar ini, kontraktor dan pemilik proyek (Owner) memiliki patokan yang jelas kapan proyek akan dimulai dan diselesaikan, sehingga kedua belah pihak dapat saling mengingatkan akan tanggung jawabnya masing-masing.

Kontraktor yang curang akan mengetes kejelian anda dalam pasal ini. Mereka kadang hanya menuliskan waktu dimulainya pekerjaan tanpa memberikan tenggat waktu proyek tersebut selesai. Kalau hal ini dibiarkan terjadi, maka kontraktor dengan leluasa mengerjakan tanpa terbebani waktu. Anda tidak bisa menyuruh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan karena batas waktunya tidak ada. Uang anda akan dibawa lari tanpa kejelasan kapan proyek rumah anda selesai.

Pasal 3: Pelaksanaan Pekerjaan
Agar tercipta suatu kerja sama yang baik, kedua belah pihak harus mengetahui dan memahami masing-masing hak dan kewajibannya. Pada bagian ini diatur jelas apa yang harus dilakukan Pihak Pertama dan Pihak Kedua agar proyek bisa berjalan dengan semestinya.
Kontraktor bisa saja meniadakan pasal ini ketika akan berniat akan melakukan tindak kecurangan. Tanpa adanya pasal ini, kontraktor akan berbuat leluasa termasuk memutuskan sendiri penggantian material yang dirasa perlu diturunkan kualitasnya, beserta penyelesaian-penyelesaian detail bentukan bangunan yang tidak terdapat di gambar kerja.

Pasal 4: Biaya Pelaksanaan
Pada bagian ini dicantumkan berapa biaya pelaksanaan yang harus ditanggung Pihak Pertama (Owner) atas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua (Kontraktor) beserta cakupan pekerjaan yang mendapatkan alokasi dana.
Selain biaya pelaksanaan, cakupan pekerjaan juga harus disebutkan juga dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika tidak disebutkan, maka akan bisa terjadi kerancuan. Bisa saja anda merasa bahwa biaya pajak dan perijinan sudah termasuk dalam biaya yang anda keluarkan, tapi bisa jadi kontraktor beranggapan itu semua adalah menjadi tanggung jawab pemilik rumah.

Pasal 5: Prosedur Penagihan dan Pembayaran
Dalam memberikan pembayaran, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui metode apa yang harus ditetapkan dalam pembiayaan proyek. Dalam hal ini beberapa metode bisa dilakukan yaitu bisa melalui pembayaran lunas di depan atau dibelakang, atau melalui tahapan termin seperti yang paling umum digunakan.
Untuk penagihan dengan metode termin, terdapat dua cara, yaitu pembayaran berdasarkan ukuran prosentase pekerjaan yang sudah selesai, atau berdasarkan tanggal yang sudah ditetapkan.
Sebaiknya anda memilh metode pembayaran berdasarkan prosentase pekerjaan. Untuk hal ini, kontraktor harus memberikan Time Schedule dan rincian tahapan pekerjaan dalam prosentase. Misalnya termin ke 2 dibayarkan setelah pekerjaan pelaksanaan telah selesai 15% yaitu pemasangan pondasi telah selesai dan akan berlanjut ke pasangan dinding.

Pasal 6: Masa Pemeliharaan
Pihak yang paling berkepentingan pada tahapan ini adalah Pihak Pertama dimana kontraktor harus memberikan garansi pemeliharaan terhadap pekerjaannya selama waktu yang ditentukan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani.
Untuk bangunan kecil biasanya selama 3 bulan, tapi untuk bangunan mewah dan kantor besar, waktu garansi bisa menyesuaikan tingkat kesulitan dan nilai proyek.
Beberapa kontraktor kadang tidak mau bertanggung jawab pada masa pemeliharaan dengan menghapus pasal ini. Tentu pemilik rumah akan dirugikan ketika terjadi masalah pada rumah mereka. Untuk itu anda sebaiknya memperhatikan betul pasal ini.

Pasal 7: Pekerjaan Tambah Kurang
Dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi kadang terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material di lapangan maupun gambar kerja. Ini sangat biasa terjadi di dalam proyek pembangunan rumah tinggal. Dalam bagian perjanjian ini diatur kesepakatan bersama yang mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan Pihak Kedua apabila terjadi timbulnya pekerjaan tambah kurang.
Yang sangat berkepentingan pada pasal ini adalah kontraktor. Mereka harus mencantumkan pasal ini agar tidak dirugikan di kemudian hari. Dalam proses pembangunan rumah, kadang sang pemilik rumah tidak puas dengan beberapa hal teknis seperti lantai yang kurang tinggi, model keramik yang kurang pas, dinding yang perlu dilebarkan, sosoran atap yang perlu dipanjangkan, dll. Seringkali para pemilik rumah tidak terasa telah melakukan banyak perubahan sehingga sangat banyak biaya yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Pemilik rumah yang tidak tahu, akan merasa bahwa perubahan-perubahan kecil tersebut termasuk tanggungan kontraktor, padahal tidak. Kontraktor yang benar akan segera mengajukan RAB tambahan pada sang pemilik rumah sehingga dapat diputuskan apakah perubahan tersebut perlu atau tidak dilaksanakan. Untuk menghindari pekerjaan tambah dan bongkar pasang yang kurang perlu, anda harus merencanakan dengan terperinci mulai dari gambar kerja yang detail, pemilihan material yang pas, sampai biaya yang harus dikeluarkan.

Pasal 8: Pengawas Lapangan
Dalam suatu proyek lazim terdapat pengawas lapangan yang bekerja mengawasi jalannya proyek. Pengawas tersebut bisa ditunjuk oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua tergantung kesepakatan. Untuk proyek rumah tinggal kelas mewah, biasanya Pihak Pertama menunjuk langsung seorang pengawas independen yang secara struktur terpisah dari lingkup pekerjaan kontraktor. Hal ini dengan tujuan agar pengawas lebih bertindak independen dan tidak gampang dipengaruhi oleh kontraktor. Pengawas inilah yang bertugas mengawasi pekerjaan kontraktor mulai dari kualitas pekerjaan tukang, pilihan material yang digunakan, sampai mengingatkan kontraktor apabila waktu pekerjaan sudah melenceng dari jadwal yang ditetapkan.

Misalkan anda terlalu repot dan sibuk untuk mencari dan menyediakan pengawas sendiri, kontraktor memang bisa menyarankan untuk memakai pengawas dari pihak mereka tanpa perlu biaya tambahan. Tapi anda perlu hati-hati, karena yang menggaji pengawas tersebut adalah kontraktor, maka tentu mereka akan mengikuti perintah kontraktor. Ketika terjadi keterlambatan proyek, kesalahan pembangunan, beserta masalah-masalah lain, para pengawas ini tentu lebih membela kontraktor dan merayu anda untuk mentolerir masalah-masalah tersbut.

Pasal 9: Sub Kontraktor
Sub kontraktor kadang bisa diperlukan oleh kontraktor untuk mengerjakan bagian-bagian khusus dalam proyek yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh kontraktor. Hal ini kadang meliputi pekerjaan las besi (pagar, railing, teralis, rangka kanopi carport, dll) dan pekerjaan rangka atap baja ringan. Agar lebih cepat dan hasil yang profesional, kontraktor menunjuk sub kontraktor yang ahli dalam bidangnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa hal ini harus dilakukan dengan se pengetahuan pemilik rumah. Kontraktor harus mengawasi pekerjaan sub kontraktor dan bertanggung jawab sepenuhnya pada kualitas pekerjaannya.
Beberapa kontraktor ‘nakal’ kadang hanya menjadi makelar proyek. Mereka yang bertugas mencari proyek (dengan modal CV dan kantor), lalu kemudian melemparkan pekerjaan tersebut pada kontraktor kecil, pemborong atau bahkan mandor. Kalau kualitas pekerjaan memang bagus sih tidak mengapa, tapi kalau jelek, tentu hal ini akan merugikan anda. Kontraktor memang akan bertanggungjawab penuh pada kualitas akhir pekerjaan, tapi ketika terdapat banyak kesalahan pada pembangunan, maka rumah anda akan seakan menjadi kelinci percobaan. Pekerjaan bongkar-pasang tentu tidak bisa dihindari yang akan mengakibatkan molor nya waktu.

Pasal 10: Force Majeur
Force Majeur merupakan ‘kondisi terpaksa’ yang merupakan kondisi yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaan kontraktor. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu proyek terdapat hambatan-hambatan yang mungkin ditemui. Hal ini bisa berupa human error dan kondisi alam. Human error disebabkan oleh kesalahan pada pihak sumber daya manusia dalam lingkup intern proyek, sedangkan kondisi alam lebih didasarkan pada hal lain di luar kesepakatan proyek, seperti:

  • Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, dll)
  • Krisis moneter
  • Melonjak nya harga material secara drastis
  • Kenaikan harga BBM
  • Peperangan

Apabila terjadi hal tersebut, Pihak pertama dan Pihak kedua harus mengadakan kesepakatan bersama untuk menangani masalah tersebut.
Terkadang ketika terjadi masalah di atas, kontraktor tidak mau bertanggungjawab dan melarikan sisa uang termin anda yang belum sempat digunakan. Mereka merasa berhak karena hal tersebut di luar kekuasaan mereka. Anda sebagai pemilik rumah harus mencantumkan pasal ini agar ketika kontraktor lari, anda masih bisa menuntut dan membawa ke jalur hukum.

Pasal 11: Sanksi – Sanksi
Bagian ini menetapkan sanksi-sanksi yang diberikan pada kedua belah pihak apabila melanggar dari kesepakatan yang sudah ditetapkan seperti keterlambatan proyek, kualitas pekerjaan kontraktor yang tidak sesuai, keterlambatan pembayaran termin oleh pemilik proyek dan lain sebagainya.
Pasal ini sangat penting bagi Pihak Pertama (Pemilik Rumah) karena dengan pasal ini anda bisa mengingatkan kontraktor untuk selalu bekerja sesuai jadwal dan spesifikasi yang disepakati.

Pasal 12: Kewajiban Pihak Kedua
Kontraktor harus melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam pasal tersendiri dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

Pasal 13: Perselisihan
Ketika terjadi perselisihan yang mungkin timbul, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus menentukan jalan apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya.

Pasal 14: Penutup
Pasal ini merupakan pasal penutup yang isinya membahas hal-hal apa yang harus dilakukan apabila masih terdapat perkara yang belum diatur dalam SPK.

Artikel ini sengaja saya buat agar anda bisa terhindar dari kontraktor nakal yang memanfaatkan Kelemahan Tersembunyi di Balik Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang biasanya dibuat sebelum membangun rumah. Semoga bermanfaat.

Incoming search terms:

  • contoh surat perjanjian kerja proyek bangunan
  • spk proyek dpt uang tidk
  • contoh surat perjanjian yang ada kelemahan dan kelebihannya
  • contoh kontrak kerja serta kelemahan nya
  • cnth perjanjian kontrak kerja tapak sutet bagunan pribadi
  • cara menghadapi tukang bangunan yg kabur saat sedang mebangun rumah
  • cara mencari kontraktor kabur
  • cara membatalkan kontrak kerja bikin rumah pribadi
  • yang harus diperhatikan dalam kontrak perjanjian sewa gedung

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *